Gelombang Aksi dengan Nama Besar
Tanggal 28 Agustus 2025 ditandai dengan aksi besar yang oleh sejumlah serikat buruh dan mahasiswa diberi nama “Revolusi Rakyat Indonesia.” Nama ini dipilih sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Dengan membawa jargon revolusi, massa ingin menunjukkan bahwa kemarahan publik sudah berada di titik puncak.
Tuntutan Utama Massa
Dalam aksinya, para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan konkret yang ditujukan langsung kepada DPR dan pemerintah, antara lain:
- Cabut aturan pesangon baru yang dianggap mencekik pekerja.
- Naikkan upah minimum nasional sesuai standar kebutuhan hidup layak.
- Batalkan rencana PPN 12% yang dinilai memberatkan rakyat kecil.
- Hentikan praktik outsourcing berlebihan yang merugikan pekerja.
- Buka transparansi legislasi DPR, agar publik bisa ikut terlibat dalam penyusunan UU.
Massa menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, aksi lanjutan akan digelar dengan skala lebih besar.
Suasana Aksi di Lapangan
Ribuan buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum berkumpul di depan Gedung DPR RI. Spanduk bertuliskan “Revolusi Rakyat, Selamatkan Indonesia” berkibar di tengah lautan massa. Orasi berapi-api menggema, menuntut perubahan drastis dalam kebijakan pemerintah.
Aksi berlangsung cukup damai, meskipun sempat terjadi dorong-dorongan kecil ketika massa berusaha mendekat ke pagar utama DPR. Aparat keamanan sigap menghalau dengan pendekatan persuasif agar situasi tetap terkendali.
Respons Resmi dari DPR
Menanggapi aksi tersebut, pimpinan DPR menyatakan:
- Mereka menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
- Beberapa tuntutan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi terkait.
- DPR berjanji membuka ruang dialog dengan perwakilan buruh dan mahasiswa.
Namun, banyak pengamat menilai respons DPR masih sebatas “janji diplomatis” tanpa komitmen nyata untuk segera mengubah kebijakan yang dipersoalkan.
Pandangan Pengamat Politik
Pengamat politik menyebut bahwa penggunaan istilah “revolusi” dalam demo ini adalah sinyal kuat bahwa kepercayaan publik terhadap DPR berada di titik nadir. Jika DPR tidak segera melakukan langkah konkret, potensi krisis legitimasi bisa semakin besar.
Selain itu, aksi ini dinilai sebagai “wake-up call” bagi DPR agar tidak hanya terjebak pada retorika, melainkan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dampak Jangka Panjang
- Bagi DPR: tekanan untuk melakukan reformasi internal dan memperbaiki citra.
- Bagi pemerintah: desakan untuk meninjau ulang kebijakan fiskal dan ketenagakerjaan.
- Bagi masyarakat: aksi ini menjadi simbol persatuan lintas kelompok dalam memperjuangkan hak sosial dan ekonomi.
📌 Kesimpulan:
Demo “Revolusi Rakyat Indonesia” bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan manifestasi kemarahan publik terhadap DPR dan pemerintah. Dengan tuntutan tegas soal pesangon, upah minimum, hingga pajak PPN, rakyat ingin perubahan nyata. Respons DPR sejauh ini masih normatif, dan bola kini ada di tangan mereka: apakah akan benar-benar mendengarkan rakyat atau kembali mengabaikan suara yang menggema di jalanan.