Jakarta, 20 Oktober 2026 – Istana Kepresidenan memberikan tanggapan terhadap aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk berisi kritik mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran yang melanda sejumlah wilayah dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja keras melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak karena persoalan tersebut memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Pemerintah juga memastikan langkah pemadaman dan pencegahan terus dilakukan untuk mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Aksi Greenpeace menjadi perhatian setelah organisasi lingkungan tersebut menyampaikan kritik melalui spanduk yang menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan. Pesan yang disampaikan merupakan bentuk desakan agar pemerintah mengambil langkah lebih tegas dalam mengendalikan kebakaran dan mencegah kerusakan lingkungan yang semakin luas. Greenpeace menilai persoalan karhutla membutuhkan penanganan serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Asap yang dihasilkan dapat menyebar ke wilayah lain dan mengganggu kualitas udara dalam skala luas. Aksi tersebut juga memperlihatkan meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebakaran. Kritik dari kelompok masyarakat sipil menjadi bagian dari dinamika pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan.
Menanggapi kritik tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi karhutla. Ia menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran telah berusaha menjalankan tugas secara maksimal. Pemerintah tidak menampik bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang membutuhkan kerja keras serta koordinasi berkelanjutan. Berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat keamanan terus dilibatkan untuk mempercepat proses penanganan. Menurut pihak Istana, upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang berbeda-beda di setiap wilayah terdampak. Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut mendukung langkah penanggulangan yang sedang berlangsung.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas perkembangan penanganan karhutla. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi dalam mengevaluasi langkah pemadaman, kesiapan personel, serta kebutuhan peralatan di lapangan. Pemerintah juga membahas penguatan operasi udara untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Penggunaan pesawat dalam operasi penanganan karhutla menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan untuk mempercepat pengendalian titik api. Selain itu, personel TNI dan Polri turut dilibatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan di wilayah terdampak. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif.
Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kabut asap berpotensi menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru. Selain persoalan kesehatan, kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi. Kerusakan kawasan hutan serta lahan gambut menjadi tantangan lain karena proses pemulihannya dapat membutuhkan waktu panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman ketika kebakaran telah meluas. Upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran juga harus menjadi perhatian utama.
Di sisi lain, organisasi lingkungan terus mendorong pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Penindakan dinilai perlu menjangkau seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyebab kebakaran, termasuk pengelola kawasan apabila ditemukan bukti pelanggaran. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan transparansi mengenai lokasi kebakaran, perkembangan pemadaman, dan langkah pemulihan lingkungan. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan menjadi penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran berulang. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap perlu dilakukan melalui penyediaan layanan kesehatan dan informasi kualitas udara. Berbagai langkah tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Istana menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara bersama-sama karena tantangan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Pemerintah pusat bertugas memastikan koordinasi kebijakan berjalan efektif, sedangkan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan dan respons awal terhadap kebakaran. Aparat penegak hukum juga diperlukan untuk menelusuri penyebab kebakaran serta menindak pelanggaran sesuai ketentuan. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui pencegahan pembakaran lahan dan penyampaian informasi mengenai kemunculan titik api. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi risiko kejadian serupa. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan strategi penanganan memberikan hasil yang nyata.
Tanggapan Istana terhadap aksi Greenpeace menunjukkan bahwa persoalan karhutla masih menjadi perhatian penting dalam agenda pemerintah. Kritik yang disampaikan kelompok lingkungan mencerminkan harapan agar langkah penanggulangan dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengerahkan sumber daya dalam mengatasi kebakaran yang sedang berlangsung. Keberhasilan penanganan tidak hanya akan diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari pemulihan kualitas udara, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kebakaran pada masa mendatang. Koordinasi lintas sektor serta penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan kerja sama berbagai pihak, pemerintah berharap dampak karhutla dapat ditekan dan kondisi lingkungan di wilayah terdampak berangsur membaik.