Jakarta, 11 November 2026 – Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah berkembangnya pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan HMP yang berkaitan dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut pandangan yang disampaikan Syahganda, kewenangan parlemen merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus dihormati oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah. Pelaksanaan hak tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai tindakan yang otomatis mengganggu hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Namun, setiap proses tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tata tertib DPR agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang jelas.
Pembahasan HMP kembali mengemuka setelah muncul berbagai pandangan mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran dan implikasi hukumnya terhadap jabatan Wakil Presiden. Sejumlah pihak menilai DPR memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa persoalan administrasi dan sengketa hukum perlu diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga peradilan yang berwenang. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang berkembang memiliki dimensi hukum dan politik yang perlu dibedakan secara cermat. Syahganda menempatkan penghormatan terhadap kewenangan DPR sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga negara. Dengan demikian, keberadaan HMP perlu dipahami sebagai instrumen konstitusional, bukan sebagai keputusan akhir mengenai kedudukan seorang pejabat negara.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa usulan HMP mulai memasuki tahapan pembahasan yang lebih konkret di DPR. Pada Rabu (11/11/2026), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari berbagai fraksi dilaporkan telah mendukung pengajuan HMP terkait persoalan Wakil Presiden Gibran. Dukungan tersebut menjadi bagian dari proses politik yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Meski jumlah pengusul telah bertambah, hal itu belum berarti DPR telah mengambil keputusan akhir mengenai substansi usulan. Tahapan pembahasan tetap memerlukan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga menegaskan bahwa setiap usulan penggunaan HMP harus mengikuti mekanisme konstitusional. Pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan dukungan anggota dan masukan dari sejumlah fraksi. Puan menyatakan bahwa pembahasan akan dilakukan melalui prosedur resmi dengan mempertimbangkan kelengkapan pengajuan serta tata cara yang telah ditetapkan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, HMP merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaannya dapat berkaitan dengan fungsi pengawasan maupun proses konstitusional tertentu yang melibatkan pejabat negara. Karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan tidak cukup hanya melalui kesepakatan politik informal.
Sikap pemerintah yang menghormati proses DPR juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026), Prasetyo menyatakan bahwa proses politik yang berlangsung di DPR merupakan bagian dari kewenangan lembaga legislatif. Pemerintah menghormati hak yang dimiliki DPR dan para anggotanya dalam menjalankan tugas konstitusional. Pernyataan tersebut sejalan dengan pokok pandangan Syahganda mengenai pentingnya penghormatan terhadap mekanisme parlemen. Namun, penghormatan terhadap proses politik tidak dapat diartikan sebagai persetujuan pemerintah terhadap seluruh alasan maupun tuntutan yang diajukan pengusul HMP. Pemerintah dan DPR tetap memiliki kedudukan serta tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan fungsi ketatanegaraan.
Di tengah perkembangan tersebut, polemik dokumen pendidikan Gibran masih menjadi persoalan yang menimbulkan beragam pandangan. Sebagian anggota DPR menilai mekanisme HMP diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, proses hukum dan hak Gibran untuk memberikan penjelasan maupun pembelaan tetap harus dihormati. Apabila HMP diarahkan pada pemberhentian Wakil Presiden, prosedurnya tidak berhenti pada pengambilan keputusan politik di DPR. Konstitusi mengatur keterlibatan Mahkamah Konstitusi dan MPR dalam tahapan yang relevan, dengan persyaratan serta ambang persetujuan tertentu. Oleh sebab itu, pembahasan yang berlangsung saat ini belum dapat disamakan dengan keputusan pemberhentian pejabat negara.
Pernyataan Syahganda mengenai penghormatan pemerintah terhadap hak DPR memperlihatkan pentingnya menjaga hubungan antarlembaga negara dalam menghadapi persoalan politik yang sensitif. DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan dan memproses HMP, sedangkan pemerintah tetap berkewajiban menjalankan fungsi pemerintahan sesuai konstitusi. Perkembangan usulan yang telah memperoleh dukungan dari berbagai fraksi menunjukkan bahwa pembahasan memasuki tahapan penting menjelang agenda paripurna. Namun, keputusan mengenai kelanjutan proses harus tetap mengikuti persyaratan hukum dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Publik diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai setiap tahapan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap status usulan tersebut. Dengan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga, proses politik diharapkan berlangsung secara terbuka, tertib, dan berdasarkan prinsip negara hukum.