Jakarta, 9 November 2026 – Pemerintah menetapkan ketentuan mengenai hak istirahat bagi pekerja perempuan yang mengalami sakit saat menstruasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, pekerja perempuan yang merasakan sakit selama masa haid dan telah memberitahukan kondisinya kepada pemberi kerja tidak diwajibkan bekerja paling lama dua hari. Ketentuan ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap kesehatan dan hak pekerja perempuan di lingkungan kerja. Aturan tersebut juga memberikan kepastian mengenai kewajiban perusahaan dalam menghormati kondisi kesehatan pekerjanya.
Ketentuan mengenai hak istirahat saat menstruasi tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pekerja perempuan yang mengalami sakit ketika haid dapat tidak bekerja selama maksimal dua hari setelah menyampaikan pemberitahuan kepada pemberi kerja. Dengan demikian, hak tersebut berlaku bagi pekerja yang mengalami keluhan kesehatan saat menstruasi, bukan sebagai kewajiban mengambil cuti bagi seluruh pekerja perempuan. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Undang-undang terbaru ini mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 dan memuat berbagai ketentuan mengenai hubungan kerja serta perlindungan tenaga kerja. Regulasi tersebut mencakup pengaturan waktu kerja, pengupahan, cuti, hingga pemutusan hubungan kerja. Perlindungan bagi pekerja perempuan menjadi salah satu bagian penting karena kondisi biologis tertentu dapat memengaruhi kemampuan menjalankan pekerjaan. Melalui ketentuan tersebut, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memulihkan kondisi kesehatan tanpa mengabaikan hak ketenagakerjaannya.
Selain mengatur kesempatan tidak bekerja saat mengalami nyeri haid, undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak upah pekerja perempuan. Pasal 149 ayat (2) menyatakan bahwa pekerja perempuan yang sakit selama paling lama dua hari pada masa menstruasi sehingga tidak dapat bekerja tetap termasuk dalam pengecualian ketentuan tidak bekerja berarti tidak dibayar. Artinya, perusahaan tetap memiliki kewajiban membayarkan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan mencegah pekerja mengalami kerugian pendapatan hanya karena membutuhkan waktu istirahat akibat kondisi kesehatannya.
Penerapan hak istirahat menstruasi membutuhkan pemahaman yang baik dari perusahaan maupun pekerja. Pemberi kerja perlu memastikan mekanisme pemberitahuan dapat dilakukan secara jelas dan tidak mempersulit pekerja yang sedang mengalami sakit. Sementara itu, pekerja diharapkan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Komunikasi yang baik diperlukan agar pelaksanaan hak tersebut tetap berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan kerja.
Perlindungan terhadap kesehatan pekerja perempuan juga berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Nyeri menstruasi dapat menimbulkan keluhan berbeda pada setiap individu, mulai dari rasa tidak nyaman hingga gangguan yang menghambat aktivitas sehari-hari. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan pekerja secara proporsional. Perusahaan juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi agar pekerja tidak menghadapi stigma ketika menggunakan hak istirahat yang telah dijamin undang-undang.
Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan penegasan mengenai hak pekerja perempuan untuk tidak bekerja paling lama dua hari ketika mengalami sakit saat menstruasi. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus memastikan hak kesehatan tetap dihormati. Pemerintah, perusahaan, dan pekerja memiliki peran dalam memastikan aturan dapat diterapkan secara konsisten. Sosialisasi mengenai mekanisme pemberitahuan dan pembayaran upah juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Dengan pelaksanaan yang tepat, perlindungan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan serta menciptakan hubungan kerja yang lebih adil.